Tentang Kami

BAZNAS Kabupaten Bandung

Pada tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri atas BAZ pusat, BAZ Propinsi, BAZ kabupaten/kota dan BAZ Kecamatan Bupati bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Bandung dalam mengimplementasikan UU Nomor 38 Tahun 1999 mengeluarkan PERDA Nomor 5 tahun 2005 tentang zakat yang menghasilkan pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bandung dengan BAZ di tiap Kecamatan. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 memperkuat UU zakat dan Perda zakat dengan memunculkan aturan tentang tugas dan fungsi BAZ yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pelayanan, BAZ menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ). Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi juga BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Mandat BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era Kebangkitan Zakat di Kabupaten Bandung dengan SK Bupati Bandung tentang perubahan atas keputusan Bupati Bandung Nomor 451.12/Kep.639-Kesos/2015 tentang kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bandung dengan struktur komisioner:
Ketua : H. Dudi Abdul Hadi, SE. M.Si, Ak
Wakil Ketua :
Bidang Pengumpulan : KH. Najib Fauzi Lukman
Bidang Pendistribusian : KH. Ecep Taftazani, Bsc
Bidang Pelaporkan dan Keuangan : Drs. H. Kusna Adiwinata
Bidang Sumber daya manusia dan umum : Dadang Abu Hamzah
Dalam rangka penerapan UU Zakat No 23 Tahun 2011 dan memperkuat SK Bupati juga meningkatkan kinerja dilakukan penyegaran organisasi dengan melalui SK Ketua BAZNAS Kabupaten sebagai komisioner atas kepengurusan amil dengan sturktur sebagai berikut:
Ketua : H. Dudi Abdul Hadi, SE. M.Si, Ak
Wakil Ketua :
Bidang Pengumpulan : Dadang Abu Hamzah
Bidang Pendistribusian : KH. Ecep Taftazani, Bsc
Plt. Bidang Pelaporkan dan Keuangan : H. Ujang Suparno
Bidang Sumber daya manusia dan umum : KH. Najib Fauzi Lukman
Kepala Divisi Pengumpulan :
Kepala Divisi Pendistribusian:
Kepala Divisi Pendayagunaan :
Kepala Divisi Keuangan :
Kepala Divisi Adm. Dan Umum :

H. Dudi Abdul Hadi

Ketua Baznas Kabupaten Bandung

Slide

H. Dudi Abdul Hadi

Kami berkomitmen untuk memberi dampak positif sebesar mungkin untuk negeri.

KETUA BAZNAS KAB. BANDUNG

BAZNAS

Baznas Kabupaten Bandung sudah di percaya oleh umat lebih dari 20 tahun.

RELAWAN
Slide

BAZNAS

Bangga atas pencapain bersama Anda semua.

RELAWAN
Slide

BAZNAS

Bantuan nyata untuk dunia yang lebih baik

RELAWAN

Bantuan nyata untuk dunia yang lebih baik

1

Kenali

Kenali kredibilitas lembaga penyedia zakat dan donasi, apakah terpercaya atau tidak.

2

Pastikan

Pastikan bahwa program aman dan asli dari lembaga resmi layanan.

3

Perhatikan

Perhatikan nama pemilik rekening penghimpun dana wajib atas nama lembaga.

4

Cek Tujuan

Cek apakah dana sudah digunakan sebagaimana mestinya atau tidak.

Setiap sumbangan adalah bantuan penting yang meningkatkan kehidupan semua orang

Salurkan Donasi melalui Badan Zakat Nasional Kabupaten Bandung